Peraturan Menteri Pertanian Tentang Izin Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Izin Usaha Perkebunan. Permentan No 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundangundangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.

PDF fileIndonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Berkelanjutan Indonesia 1 Pasal 17 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran.

EPerizinan Usaha Pertanian Kementrian Pertanian

Usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan oleh perorangan warga negara indonesia meliputi koperasi perseroan terbatas (PT) badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) Untuk menghindari masalah dalam aspek legalitas perusahaan perkebunan harus mempersiapkan suratsurat izin yang berkaitan dengan usaha.

Pertanian JDIHBiro Hukum Kementan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Syarat Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional (.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …

PDF fileMenetapkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan 1 Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan.