Permendagri 23 Tahun 2007. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1776292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1959414 jiwa Dari publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturutturut (dalam ribuan) 22436 (2010) 24995 (2015) 27556 (2020) 30033.
PP RI No49 Tahun 2007 PP RI No38 Tahun 1996 PP RI No21 Tahun 1987 UU RI No27 Tahun 1959 Hari jadi 29 Desember 1961 Ibu kota Tana Paser Jumlah satuan pemerintahan Daftar Kecamatan 10 kecamatan Kelurahan 5 kelurahan Desa 139 desa Pemerintahan • Bupati Drs H Yusriansyah Syarkawi MSi • Wakil Bupati H Kaharuddin SE Luas • Total 773088 km 2.
100 Contoh Soal UJIAN TULIS Perangkat Desa 2021 dan Kunci
DOC file Dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2006 apakah Kepmendagri No 94 Tahun 2003 dan Permendagri No 35A Tahun 2005 masih relevan Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan cek bentuk dan hasil.
Sulawesi Tenggara Wikipedia bahasa Indonesia
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Jawaban C 32 Berdasarkan Undangundang yang mengatur tentang Desa saat ini Desa memiliki kewenangan sebagai berikut a Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan.
PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
lampiran i peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 20202024.
Permendagri 23 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Kabupaten Paser Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia
(PDF) NARASI RPJMN TAHUN 20202024 Penyuluh Keluarga
PERMENDAGRI No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundangundangan dan dokumentasi hukum secara mudah cepat dan akurat kepada para.